Reformasi Birokrasi

Dasar Hukum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

1. 1. PERPRES Nomor: 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025
2. 2. PERMENPAN RB Nomor: 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.
3. 3. PERMENPAN RB tentang:

• ++ Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi K/L dan Pemda (PERMENPAN RB No. 7/2011);
• ++ Pedoman Penilaian Dokumen Usulan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB No. 8/2011);
• ++ Pedoman Penyusunan Road Map Birokrasi K/L dan Pemda (PERMENPAN RB No. 9/2011);
• ++ Pedoman Pelaksanaan Quick Wins (PERMENPAN RB No. 10/2011);
• ++ Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan (PERMENPAN RB No. 11/2011);
• ++ Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process) (PERMENPAN RB No. 12/2011);
• ++ Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokras (PERMENPAN RB No. 13/2011)i;
• ++ Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) (PERMENPAN RB No. 14/2011);
• ++ Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja Bagi K/L (PERMENPAN RB No. 15/2011).